Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jelang Pemilu, Pengungsi Suriah di Turki Cemaskan Gelombang Politik Anti-Migran

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Adem Maarastawi, aktivis Suriah. REUTERS/Dilara Senkaya
Adem Maarastawi, aktivis Suriah. REUTERS/Dilara Senkaya
Iklan

TEMPO.CO, JakartaSentimen anti-migran, kesengsaraan ekonomi dan tekanan politik menyebabkan sekitar 3,3 juta pengungsi Suriah yang tinggal di Turki berencana kembali ke Suriah atau mencari perlindungan di Eropa, menurut para migran yang diwawancarai oleh Reuters.

Mereka khawatir bahwa retorika terhadap migran akan meningkat dalam kampanye pemilihan umum daerah pada Maret, hal ini juga sejalan dengan upaya untuk memanfaatkan sentimen nasionalis pada pemilihan umum Mei.

Banyak dari mereka yang sekarang tinggal di Istanbul menghadapi kekhawatiran yang lebih mendesak - batas waktu yang ditetapkan pihak berwenang adalah 24 September bagi mereka untuk meninggalkan kota tersebut jika mereka terdaftar di provinsi-provinsi Turki lainnya.

Seorang warga Suriah berusia 32 tahun mengatakan dia menabung untuk membayar penyelundup dan berencana pergi ke Belgia. Kesulitan yang disebabkan oleh inflasi yang merajalela di Turki dan retorika anti-migran memotivasi keputusannya.

"Kami disalahkan dan dijadikan kambing hitam atas memburuknya perekonomian. Diskriminasi meningkat. Menjadi tidak mungkin bagi kami untuk tinggal di sini," katanya kepada Reuters, namun menolak menyebutkan namanya karena alasan keamanan.

Pria berusia 32 tahun itu termasuk di antara mereka yang terkena dampak tenggat waktu hari Minggu karena dia terdaftar di provinsi tenggara Sanliurfa.

Menurut kelompok hak asasi manusia, kekerasan rasis terhadap warga Suriah meningkat dan pihak berwenang telah mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap migran yang tidak terdaftar di Istanbul, sehingga memicu ketakutan para migran.

Pria Suriah lainnya, seorang guru berusia 33 tahun, mengatakan dia tidak mampu lagi tinggal di Turki setelah 10 tahun menghabiskan waktu di Istanbul bersama kedua anaknya, dengan pengeluaran yang melebihi pendapatannya.

“Saya memutuskan untuk kembali ke Suriah karena situasi keuangan yang buruk di Turki. Saya tahu situasi di Suriah juga buruk, namun di sini keadaannya lebih buruk bagi saya,” katanya, yang menolak disebutkan namanya.

Tidak mungkin menghitung jumlah warga Suriah yang berencana berangkat ke Eropa atau kembali ke Suriah.

Turki adalah rumah bagi 3,3 juta warga Suriah yang memiliki izin perlindungan sementara, menurut pihak berwenang Turki. Istanbul memiliki populasi Suriah tertinggi dengan lebih dari 532.000 jiwa.

Meskipun warga Suriah ditempatkan ke provinsi-provinsi di seluruh Turki, banyak yang pindah ke Istanbul karena lebih banyak kesempatan kerja. Pihak berwenang mengatakan tidak jelas berapa banyak orang yang mengalami hal serupa di kota tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ucapan Duka Mengalir untuk Presiden Iran Ebrahim Raisi, dari Putin Hingga Anwar Ibrahim

4 jam lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi (kiri) dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengunjungi bendungan Qiz-Qalasi di perbatasan Azerbaijan-Iran, 19 Mei 2024. Kecelakaan terjadi setelah Raisi dan rombongan kembali dari wilayah Khoda Afarin di provinsi Azerbaijan Timur di barat laut Iran setelah meresmikan bendungan di perbatasan bersama dengan Republik Azerbaijan. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Ucapan Duka Mengalir untuk Presiden Iran Ebrahim Raisi, dari Putin Hingga Anwar Ibrahim

Para pemimpin dunia pada Senin 20 Mei 2024 bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dan delegasi yang tewas dalam kecelakaan helikopter


Reaksi Dunia terhadap Kabar Jatuhnya Helikopter Presiden Iran

12 jam lalu

Warga Syiah Iran berdoa untuk Presiden Iran Ebrahim Raisi, menyusul jatuhnya helikopter yang membawanya, di kuil Imam Ali di kota suci Najaf, Irak 19 Mei 2024. REUTERS/Alaa Al-Marjani
Reaksi Dunia terhadap Kabar Jatuhnya Helikopter Presiden Iran

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi jatuh di sebuah pegunungan di tengah kabut, nasibnya hingga berita ini diturunkan belum diketahui.


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

5 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

5 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.